Sepatah Kata Dari Saya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Terima kasih anda telah mengunjungi blog saya. Blog ini ditujukan sebagai sarana komunikasi antara saya dan ummat. Mudah-mudahan blog ini dapat bermanfaat bagi anda. Saya harap, anda berkenan memberikan kritik dan masukan anda ke email lukman.hakiem@yahoo.co.id . Kritik dan masukan anda sangat berarti bagi saya dalam mengabdi dan melayani ummat, demi melanjutkan pengabdian untuk kemaslahatan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Kegiatan Saya

Lukman_Hakiem's Profile Pictures album on Photobucket

19 Mei 2011

Parpol Islam Diminta Ikut Meluruskan Sejarah Lahir Pancasila

Jakarta, Pelita
Ketua DPP Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem mengimbau agar partai-partai politik (parpol) berasas dan berbasis massa Islam ikut meluruskan sejarah lahirnya Pancasila yang sampai saat ini msih diperdebatkan publik.

Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak luput dari peran tokoh-tokoh parpol Islam. Karena itu parpol berasas dan berbasis massa Islam harus meluruskan sejarah lahirnya Pancasila tersebut, ujar Lukman Hakiem di Jakarta, Selasa (17/5).

Melalui pelurusan itu rakyat akan paham, bahwa kelahiran Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah berdasarkan keputusan bersama, bukan atas klaim satu orang atau sekelompok orang, ujar Lukman Hakiem.

Imbauan itu disamapiaknnya, karena persoalan kelahiran Pancasila itu masih menjadi perdebatan dan terkatung-katung selama 65 tahun, apakah kelahiran Pancasila itu pada 1 Juni, 22 Juni ataukah tanggal 18 Agustus 1945.

Menurut Lukman, perdebatan itu muncul karena sampai saat ini belum ada keberanian pemerintah untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila tersebut. Akibatnya, muncul keinginan memaknai Pancasila sebagai marhaenisme versi Bung Karno.

Akan beda lagi
Menurut Lukman Hakiem yang juga Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pancasila 1 Juni berbeda dengan Pancasila 22 Juni. Akan beda lagi kalau Pancasila dimaknai sebagai marhaenisme versi Bung Karno.

Bukankah sebelum Bung Karno, Muhammad Yamin sudah mengusulkan lima dasar negara? Lagi pula rumusan yang disahkan pada 18 Agustus oleh BPUPKI bukan rumusan Bung Karno, tetapi rumusan 22 Juni dengan menghapus tujuh kata (piagam Jakarta). Ini harus diluruskan, ujar dia.

Lukman menegaskan, Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah barang yang sekali jadi; dirumuskan langsung disahkan. Akan tetapi kesepakatan bersama melalui proses perdebatan panjang yang dilakukan founding father bangsa ini, antara lain beranggotakan Bung Karno, M Hatta, Soetardjo Kartohadikoesumo, KH Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Moh Yamin dan AA Maramis.

Rangkaian panjang dan berliku itu kata Lukman, yakni ada rangkaian pidato di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 60 orang pada akhir mei sampai awal Juni 1945.

Sejumlah tokoh itut membentuk tim kecil yang bersidang sejak 28 Mei-17 Juli 1945. Sidang pertama dipimpin Moh Yamin pada 29 Mei 1945, 31 Mei di rumah Soepomo dan pada 31 Mei malam Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakkir dan KH Masykur ke rumah Moh Yamin untuk membicarakan Pancasila.
Tim kecil tersebut terus melakukan kajian Pancasila hingga 10 Juli 1945 dan kemudian membentuk Tim 9 dengan anggota Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH. Kahar Muzakkir, M Hatta, Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Abi Koesno Tjokrosujoso dan Agus Salim.

Pada 10-17 Juli terjadi perdebatan sengit di BPUPKI terkait Piagam Jakarta dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Proses lobi
Selanjutnya, ada juga proses lobby di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pengganti BPUPKI setelah kemerdekaan RI yang bersidang pada 18 Agustus 1945 dan sepakat menghilangkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Di samping itu proses lainnya ada beberapa kali perubahan konstitusi, ada proses permusyawaratan di Majelis Konstituente (1956-1959), dan akhirnya proses dekrit Presiden (5-22 juli 1959).

Jadi menetapkan 1 Juni sebagai hari Pancasila jelas-jelas memotong sejarah dan tidak sesuai dengan fakta. Dalam hal ini ada perbedaan signifikan antara Pidato Bung Karno pada 1 juni 1945 dengan Pancasila versi Dekrit Presiden yang disepakati secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959, jelas dia.

Menurut dia, pada pidato Bung Karno, sila Ketuhanan YME diletakkan di posisi kelima, lalu ke posisi ketiga dan akhirnya hilang. Sedangkan pada Pancasila hasil proses panjang Ketuhanan YME adalah sila pertama yang menjadi fundamen moral.

Kita yakin hanya pangkuan umat beragama, Pancasila akan tumbuh subur. Dan tanpa sila Kertuhanan YME, pancasila ke bawah tidak berakar, dan ke atas tidak berpucuk, tegas dia.(ay