Kalau Ada Opsi Gabung Golkar, Harus Ada Opsi Gabung Demokrat

Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Parmusi Lukman Hakiem mengaku kaget dengan manuver Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang menyiratkan membawa Parmusi ke Golkar. Sampai saat ini, belum ada keputusan yang resmi soal sikap Parmusi.

"Saya sendiri kaget pas ditelepon kawan pagi tadi. Saya nggak tahu itu. Jadi memang ada diskusi, tapi informal soal masa depan Parmusi, apakah akan terus menjadi ormas, atau menjadi partai politik. Itu belum ada keputusan," kata Lukman kepada detikcom, Jumat (25/6/2010).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar PPP ini, untuk membuat keputusan resmi yang strategis seperti berpindah dukungan dari PPP ke Golkar, harus diputuskan dalam Muktamar. Apalagi dalam Muktamar Parmusi yang lalu, ditetapkan bahwa Parmusi menyatakan diri sebagai organisasi yang akan setia mendukung PPP.

"Kalau membuat keputusan itu, tidak bisa orang perorang. Harus Rapat Pleno atau bahkan Muktamar yang memutuskan. Apalagi dalam AD/ART sempat ditegaskan bahwa Parmusi mendukung PPP," terangnya.

Selain itu, jika ada dorongan membawa Parmusi ke Golkar, sebaiknya dibuka juga pikiran dan wacana untuk membawa Parmusi ke Demokrat. Sebab, beban sejarah jika bersama Demokrat akan lebih ringan jika harus bersama dengan Golkar.

"Kalau ada opsi gabung dengan Golkar, saya kira harus dipertimbangkan juga opsi bergabung dengan Demokrat. Sebab, sejarah Golkar tidak bisa dilepaskan dari Orba. Sementara Demokrat tidak punya beban sejarah," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Ketum Parmusi Bachtiar Chamzah mengisyaratkan akan membawa Parmusi merapat ke Golkar. Sebabnya, Bachtiar kecewa karena PPP tidak memberikan perlindungan atas kasus yang dihadapinya.

(yid/fay)

Muktamar PPP Berpeluang Dipercepat

Jakarta, Pelita
Konflik yang terjadi antara kubu Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mengarah pada isu percepatan Muktamar PPP yang sedianya dilaksanakan tahun 2013, menjadi 2011.

Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengakui jika peluang untuk mempercepat Muktamar sangat terbuka jika seluruh jadwal berjalan sesuai agenda.

Jika seluruh jadwal tersebut dapat ditepati, sangat terbuka kemungkinan Muktamar dipercepat pada Juni 2011, kata Romahurmuzy, kepada Pelita, di Jakarta, Senin (14/6).

Dikatakannya, dengan pola bottom-up sebagaimana digariskan dalam AD/ART partai, saat ini PPP masih konsolidasi mulai dari bawah. Sesuai putusan Mukernas di Medan pada Januari 2010, jadwal konsolidasi/musyawarah ranting berlangsung Feb-Jun 2010, PAC (Pimpinan Anak Cabang) Juli-Sept 2010, dan muscab Okt-Des 2010. Sedangkan muswil (tingkat Provinsi) Jan-Feb 2011.

Jadi kalau seluruhnya sesuai jadwal bisa dipercepat, ujarnya.
Namun begitu, kata Romy (panggilan akrab Romahurmuzy), hingga kini DPP belum memutuskan upaya percepatan Muktamar, meskipun persoalan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat Pengurus Harian DPP.
Hal ini mengingat menepati jadwal konsolidasi sebagaimana tadi disebutkan bukan perkara mudah. Yang jelas, jika nanti jadwal bisa ditepati, percepatan muktamar dilakukan dalam rangka lebih memantapkan persiapan pemilu, papar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem yang menilai percepatan muktamar merupakan sebuah konsekuensi logis jika pelaksanaan jadwal agenda partai tepat waktu.

Muktamar dipercepat itu konsekuensi logis kalau memang agenda musyawarah wilayah hingga ke tingkat ranting selesai sebelum 2011. Jadi tidak ada istilah dipercepat,jelas dia.
Lukman membantah percepatan Muktamar karena faktor konflik yang terjadi antara kubu NU dan kubu Parmusi. Menurut dia, percepatan muktamar sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut.

Pihaknya juga membantah jika Parmusi dan NU yang merupakan ormas pendukung PPP kini bersitegang sehingga program partai terganggu. Tidak benar itu, kilahnya.
Namun begitu, pihaknya berharap kader-kader baru PPP tidak melupakan fakta sejarah ormas pendiri partai berlambang Kabah tersebut, yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti.

Fakta ini tidak boleh diabaikan, tetapi fakta ini pula tidak boleh membelenggu kita, ujar dia.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Ketua DPP Parmusi ini berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin mendominasi PPP untuk kepentingan kelompok. Pasalnya, upaya menghegemoni itu justeru akan menghancurkan PPP sendiri.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat disebabkan ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat, kubu yang menang dengan mudah menggusur lawan politik musuh dalam selimut.

Bukan hanya percepatan Muktamar, namun Romy juga diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen. Romy pun membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang kabah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. (ay)

Majelis Pakar PPP: Stop Pembahasan Dana Aspirasi

Lukman Hakiem

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem meminta agar DPR menghentikan usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR.

"Ide mulia memperbesar porsi anggaran daerah yangg dilaksanakan melalui dana aspirasi anggota DPR rawan menjadi ajang KKN baru. Tanpa dana aspirasi pun, sesuai dengan konstitusi, hak budget ada di tangan DPR," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa.

Lukman yang pernah dua periode menjadi anggota DPR RI ini berpandangan, karena memunculkan gagasan kontroversi yang tidak perlu, bahkan menimbulkan sikap antipati kepada DPR, seyogianya ide ini tidak diteruskan.

Lukman menambahkan, mengeser porsi APBN dari pusat ke daerah agar porsi daerah lebih besar, adalah ide mulia yang perlu didukung semua pihak. Namun, ide itu hanya tepat, masuk akal, dan tidak memunculkan dugaan yang aneh-aneh jika dilakukan melalui perubahan kebijakan lewat tekanan politik fraksi-fraksi di parlemen. "Bukan melalui dana aspirasi Rp 15 M per anggota," pungkas Lukman.[kaw]