Pakar PPP Kritisi Pernyataan SBY Soal DIY

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem mengkiritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait status keistimewaan Yogyakarta. Presiden diminta membuka kembali Amanat Sri Sultan Hamenku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945.

"Pernyataan SBY tentang DIY [Daerah Istimewa Yogyakarta] sama sekali tidak punya dasar sejarah, konstitusi, dan demokrasi," kata Lukman dalam pesan singkat, Senin 29 November 2010.

Lukman lantas menjelaskan bahwa inti Amanat 5 September 1945 itu adalah:
1. Yogyakarta dan Paku Alam yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari NKRI.
2. Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam selaku kepala daerah memegang seluruh kekuasaan di Yogyakarta dan Paku Alaman.
3. Hubungan antara Yogyakarta dan Paku Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan Sultan serta Paku Alam bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

"Bagaimana kita memaknai Piagam Kedudukan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang ditandatangani Presiden Soekarno?" kata dia. Dengan amanat dan piagam ini, NKRI telah menempatkan kedua raja ini sebagai kepala daerah sepanjang hayat mereka.

Dia menilai pernyataan Presiden dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta malah cenderung merusak tatanan yang sudah ada selama ini. "Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus dipilih dengan masa jabatan tertentu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden SBY meminta pembahas RUU Keistimewaan Yogyakarta memperhatikan tiga hal. "Pertama pilarnya adalah pilar nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-undang Dasar telah diatur dengan gamblang."

Kedua, kata SBY, harus dipahami keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Ketiga, harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negera hukum dan negara demokrasi.

"Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi," kata SBY.

Mengembalikan “Ruh Jihad” ke Tubuh PPP

MENURUNNYA perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-Orde Baru menjadi problem tersendiri bagi parpol berbasis massa Islam berlambang Ka’bah ini. Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan suara terus merosot dikarenakan lunturnya ruh jihad di dalam diri kader-kader untuk membesarkan parpol tersebut.

Salah satu ormas pendukung PPP, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menilai kondisi yang terjadi di PPP saat ini adalah reformasi yang membunuh anaknya sendiri. Hal itu dikarenakan PPP yang seharusnya menjadi besar pasca-Orde Baru, justru mengalami kemerosotan yang luar biasa di era reformasi, yang merupakan era keterbukaan politik dan tidak ada lagi intimidasi kekuasaan maupun kekuatan dari parpol manapun.

“Jika ada istilah revolusi memakan anaknya sendiri, maka itulah yang terjadi di PPP, karena yang membuka kran keterbukaan pada waktu itu adalah PPP,” kata Ketua DPP Parmusi Lukman Hakiem kepada Pelita, di Jakarta, Rabu (1/12).

Lukman Hakiem mengatakan, kalau saat ini PPP mampu tetap bertahan di dalam perpolitikan di Tanah-Air, maka itu merupakan hal yang luar biasa. Sebab pada tahun 1999 para pengamat politik meramalkan PPP akan hancur mengingat elemen-elemen ormas Islam yang mendukung PPP satu persatu hengkang dan mendirikan partai sendiri.

Misalnya saja, NU mendirikan PKB, Muhammadiyah mendirikan PAN, dan Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Begitu juga dengan Syarikat Islam yang juga mendirikan partai sendiri.

Menanggapi krisis kepemimpinan di tubuh PPP, Lukman mengatakan, bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 lalu secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya perubahan geopolitik di Tanah-Air. Sebelum reformasi bergulir, masyarakat mendukung PPP atas dasar jihad. ”Pada saat itu ruh jihad seseorang mendukung PPP masih tinggi. Ini pun masih terjadi pada Pemilu 1999.”

Disisi lain, kata Lukman Hakiem, juga terjadi perubahan cara pandang di dalam diri pendukung PPP dari perjuangan amar ma’ruf kepada konsumerisme, hedonisme, dan pragmatisme.

“Ini mungkin ruhul jihadnya yang berkurang dibandingkan tahun 1977 dan 1982. Bahkan yang menyedihkan di dalam perhelatan muktamar ketika orang ingin menjadi ketua partai harus membawa duit yang banyak. Ini barangkali asas Islam hanya tinggal di atas kertas,” jelas dia.

Tentang langkah bai’at yang ditanamkan PPP untuk menanamkan militansi dan perjuangan keras bagi kader-kader partai, Lukman Hakiem mengatakan di tubuh PPP tidak dikenal istilah bai’at seperti yang ditanamkan Partai Keadilan Sejahtera kepada kader-kader mereka.

“Itu bedanya antara PPP dengan partai Islam lain seperti PKS. Kalau PKS merupakan partai yang dibentuk perorangan (kader), sedangkan PPP adalah ormas-ormas,”

Menanggapi kesiapan PPP dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang, Lukman Hakiem mengaku dirinya cemas dan pesimis terhadap kesiapan PPP dibandingkan partai lainnya. Pihaknya juga cemas terhadap capaian PPP dalam menghadapi parliamentary threshold (PT) 5 persen yang diperjuangkan partai-partai besar.

“Melihat kondisi saat ini dan ruh jihad yang menurun, saya khawatir dan pesimis. Jangan-jangan PPP tidak mampu mencapai PT 5 persen. Sekarang ini tidak terlihat adanya pembinaan kader. Sebaliknya partai justru berjalan sendiri-sendiri,” ujar dia

Begitu juga dengan wacana konfederasi. Konfederasi tersebut tidak akan berjalan efektif bagi parpol-parpol Islam karena ego politik dari masing-masing partai Islam untuk mengusung nama partainya sebagai leader. Selain itu, konfederasi mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya tidak mudah akibat egopolitik tersebut.

“Ego masing-masing partai itu sangat tinggi, semuanya ingin menjadi imam dan tidak ada yang mau menjadi makmum. Jika harus berkonfederasi dengan PKS, maka dia nanti merasa paling besar perolehan suara yang ingin menjadi leader. Begitu juga dengan PPP ingin menjadi leader karena merasa paling tua,” jelas dia.

Ditanya sejauhmana kesiapan finansial PPP menghadapi 20014, Lukman secara tegas mengaku tidak mengetahui sejauh mana kesiapan PPP dalam hal keuangan tersebut.”Saya tidak tahu menahu. Masalah itu yang mengetahui adalah pejabat di PPP,” kata dia.

Namun begitu, pihaknya setuju jika biaya politik saat ini semakin mahal sehingga perlu dana yang cukup besar untuk memperoleh dukungan suara yang maksimal.

“Melihat kondisi itu, saya sependapat dengan pernyataan Pak Harto (mantan Presiden HM Seoharto-Red) yang menolak sistem distrik. Alasannya pemilu dengan sistem distrik mahal dan yang dipilih orang yang populer saja, sementara kualitas SDM belum tentu. Karena itu perlu ada refleksi mengenai model yang kita gunakan saat ini,” ujar dia. (ay)

Pentingnya Kunjungan SBY ke Papua

Lebih dari soal-soal teknis seperti penyelamatan dan penyaluran bantuan yang memang penting, bencana Wasior, Papua Barat, memerlukan sentuhan psiko-politik.

Penundaan kunjungan SBY ke Wasior potensial memunculkan perasaan orang Papua dianak-tirikan atau didiskriminasi. Dengan mudah orang mengingat dan membandingkan betapa cepat SBY datang ke daerah bencana di luar Papua (termasuk datang ke Senayan untuk melihat bencana pembantaian Tim Nasional PSSI oleh Uruguay 1-7), dan betapa lambat dia datang ke Tanah Papua.

Dari perspektif keutuhan NKRI, menunda kunjungan SBY ke Papua, sama sekali bukan langkah terpuji.

Diakui atau tidak, kondisi Papua masih menyimpan api dalam sekam. Oleh karena itu, penundaan kunjungan SBY bisa menjadi amunisi bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk meningkatkan aktivitas sparatismenya. Dan itu akan sangat merepotkan.

Kalau Tahu Begitu Cukup Menlu Saja Yang Pidato

R Ferdian Andi R & Abdullah Mubarok

Presiden SBY
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta - Kalau tahu pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu, lebih baik Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saja yang berbicara.

"Kalau substansinya seperti itu, kenapa harus Presiden yang pidato. Cukup disampaikan oleh menteri," Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem kepada INILAH.COM, Kamis (2/8).

Presiden SBY tak memilih jalur konfrontasi militer untuk menyelesaikan persoalan Indonesia-Malaysia.

Presiden juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi yang berlebihan dalam menyikapi persoalan hubungan Indonesia dan Malaysia.

"Saya setuju penyelesaian damai krisis RI-Malaysia, tapi sinyal tegas tetap harus diberikan," pungkas Lukman. [nic]

Konfrontasi RI-Malaysia

Dalam suasana memanasnya hubungan RI-Malaysia, saya berharap para ulama, zuama, pimpinan partai dan ormas Islam tidak terprovokasi oleh dipanas-panasinya hubungan RI-Malaysia.

Kedua negara bukan saja serumpun, tetapi juga seakidah. konfrontasi RI-Malaysia hanya akan merugikan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Pimpinan umat mesti berinisiatif melakukan diplomasi ukhuwah untuk mendinginkan suasana dan menekan pemerintah kedua negara untuk segera menyelesaikan setiap masalah dengan Malaysia secara cepat dan tepat melalui musyawarah bukan dengan amarah.

Dalam suasana memanasnya hubungan RI-Malaysia, saya teringat dulu ada M. Natsir dan Tengku Abdurrahman yang bisa melakukan diplomasi ukhuwah, sehingga hubungan RI-Malaysia tidak pernah memanas.

Sampai akhir hayatnya, M. Natsir sangat dihormati dan didengar pendapatnya oleh para pemimpin pemerintahan dan elite politik Malaysia.

Sekarangpun sesungguhnya ada Jusuf Kalla (JK) dan Tengku Najib Rajak yang dapat melanjutkan apa yang telah dikerjakan Natsir dan Tengku Abdurrahman, dulu.

Pembangunan BAZ Disorot

DISOROT : Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi mendapat sorotan dari mantan DPR RI terkait rencana pembangunan gedung baru.

SUKABUMI-Mantan anggota DPR RI, Lukman Hakiem meminta kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau ulang bahkan bila perlu membatalkan rencana pembangunan gedung BAZ baru yang tengah dirintis.

Permintaan ini dilontarkan Lukman Hakiem, setelah dirinya mendapat pengaduan dari Ketua Komite SDN Benda Kecamatan Cicurug, yang mempertanyakan program infak Rp 1000 dari BAZ yang terkesan diwajibkan bagi semua siswa melalui pihak SDN Benda Cicurug. Menurut Lukman, rencana pembangunan gedung baru, itu sangat kurang relavan dengan tugas utama BAZ, apalagi anggaran pembangunan "menarik" infak dari program kupon Rp 1000 yang telah disebarkan ke masyarakat. "Menurut saya tugas BAZ itu mengumpulkan infak dan zakat untuk disalurkan ke delapan asnaf, bukan menarik infak untuk pembangunan gedung baru,"ujar Lukman kepada Radar, kemarin.

Politisi asal PPP ini mengatakan, ketimbang membangun kantor gedung BAZ baru, adanya baiknya lembaga yang dipimpin H. Mustafa Kamal ini lebih memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti membangun Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di tiap-tiap kecamatan untuk membebaskan umat dari jeretan renternir yang kian merajalela. "Lebih baik dana yang ada difokuskan untuk pemgembangan ekonomi umat daripada untuk gedung yang belum jelas manfaatnya bagi umat,"terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BAZ Kabupaten Sukabumi, Mustafa Kamal menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan aturan kalau program infak Rp 1000, itu wajib ditunaikan semua warga Kabupaten Sukabumi, termasuk siswa di SDN Benda Cicurug untuk pembangunan kantor baru. "Kami tidak pernah mengeluarkan aturan kalau program infak 1000 wajib dilaksanakan, program infak Rp 1000 ini hanya program tahunan tanpa ada sedikitpun perintah mewajibkan tapi hanya bersifat anjuran untuk melatih anak terbiasa berinfak sejak kecil,"paparnya.

Ia menambahkan, agar tidak terjadi kesalahfahaman, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh UPTD dinas pendidikan setempat. "Sekaligus sosialisasi tentang rencana pembangunan gedung baru kepada masyarakat agar nantinya semua pihak paham dan mendukung rencana ini,"pungkasnya.(wan)

Rencana Pembangunan Kompleks Pendidikan Ad-Da'wah

Yayasan Wakaf Pemberdayaan Umat (YWPU) Ad-Da'wah merencanakan untuk membangun dan melengkapi sarana pendidikan, antara lain perluasan tanah yayasan, pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Islam, gedung sekolah kejuruan, Balai Latihan Kerja (BLK) dan masjid.

Untuk tahap pertama, yayasan akan membangun masjid. Sesuai dengan rancangan gambar di atas, masjid yang akan dibangun memerlukan dana sekitar Rp 1 miliar.

Untuk tahap berikutnya, yayasan akan membebaskan lahan seluas 600 meter persegi dengan harga sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Untuk tahap ketiga, yayasan akan membangun sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam dan Madrasah Diniah di atas tanah seluas 700 meter persegi dengan perkiraan biaya Rp 1 miliar.

Pada tahap keempat, yayasan bermaksud membangun gedung sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja di atas tanah seluas 970 meter persegi yang diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Kami mengundang dengan hormat, para dermawan untuk berpartisipasi dalam rencana ini dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui rekening YWPU Ad-Da'wah nomor 4091-01-003259-53-0 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Cimelati Cibadak.

Kalau Ada Opsi Gabung Golkar, Harus Ada Opsi Gabung Demokrat

Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Parmusi Lukman Hakiem mengaku kaget dengan manuver Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang menyiratkan membawa Parmusi ke Golkar. Sampai saat ini, belum ada keputusan yang resmi soal sikap Parmusi.

"Saya sendiri kaget pas ditelepon kawan pagi tadi. Saya nggak tahu itu. Jadi memang ada diskusi, tapi informal soal masa depan Parmusi, apakah akan terus menjadi ormas, atau menjadi partai politik. Itu belum ada keputusan," kata Lukman kepada detikcom, Jumat (25/6/2010).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar PPP ini, untuk membuat keputusan resmi yang strategis seperti berpindah dukungan dari PPP ke Golkar, harus diputuskan dalam Muktamar. Apalagi dalam Muktamar Parmusi yang lalu, ditetapkan bahwa Parmusi menyatakan diri sebagai organisasi yang akan setia mendukung PPP.

"Kalau membuat keputusan itu, tidak bisa orang perorang. Harus Rapat Pleno atau bahkan Muktamar yang memutuskan. Apalagi dalam AD/ART sempat ditegaskan bahwa Parmusi mendukung PPP," terangnya.

Selain itu, jika ada dorongan membawa Parmusi ke Golkar, sebaiknya dibuka juga pikiran dan wacana untuk membawa Parmusi ke Demokrat. Sebab, beban sejarah jika bersama Demokrat akan lebih ringan jika harus bersama dengan Golkar.

"Kalau ada opsi gabung dengan Golkar, saya kira harus dipertimbangkan juga opsi bergabung dengan Demokrat. Sebab, sejarah Golkar tidak bisa dilepaskan dari Orba. Sementara Demokrat tidak punya beban sejarah," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Ketum Parmusi Bachtiar Chamzah mengisyaratkan akan membawa Parmusi merapat ke Golkar. Sebabnya, Bachtiar kecewa karena PPP tidak memberikan perlindungan atas kasus yang dihadapinya.

(yid/fay)

Muktamar PPP Berpeluang Dipercepat

Jakarta, Pelita
Konflik yang terjadi antara kubu Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mengarah pada isu percepatan Muktamar PPP yang sedianya dilaksanakan tahun 2013, menjadi 2011.

Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengakui jika peluang untuk mempercepat Muktamar sangat terbuka jika seluruh jadwal berjalan sesuai agenda.

Jika seluruh jadwal tersebut dapat ditepati, sangat terbuka kemungkinan Muktamar dipercepat pada Juni 2011, kata Romahurmuzy, kepada Pelita, di Jakarta, Senin (14/6).

Dikatakannya, dengan pola bottom-up sebagaimana digariskan dalam AD/ART partai, saat ini PPP masih konsolidasi mulai dari bawah. Sesuai putusan Mukernas di Medan pada Januari 2010, jadwal konsolidasi/musyawarah ranting berlangsung Feb-Jun 2010, PAC (Pimpinan Anak Cabang) Juli-Sept 2010, dan muscab Okt-Des 2010. Sedangkan muswil (tingkat Provinsi) Jan-Feb 2011.

Jadi kalau seluruhnya sesuai jadwal bisa dipercepat, ujarnya.
Namun begitu, kata Romy (panggilan akrab Romahurmuzy), hingga kini DPP belum memutuskan upaya percepatan Muktamar, meskipun persoalan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat Pengurus Harian DPP.
Hal ini mengingat menepati jadwal konsolidasi sebagaimana tadi disebutkan bukan perkara mudah. Yang jelas, jika nanti jadwal bisa ditepati, percepatan muktamar dilakukan dalam rangka lebih memantapkan persiapan pemilu, papar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem yang menilai percepatan muktamar merupakan sebuah konsekuensi logis jika pelaksanaan jadwal agenda partai tepat waktu.

Muktamar dipercepat itu konsekuensi logis kalau memang agenda musyawarah wilayah hingga ke tingkat ranting selesai sebelum 2011. Jadi tidak ada istilah dipercepat,jelas dia.
Lukman membantah percepatan Muktamar karena faktor konflik yang terjadi antara kubu NU dan kubu Parmusi. Menurut dia, percepatan muktamar sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut.

Pihaknya juga membantah jika Parmusi dan NU yang merupakan ormas pendukung PPP kini bersitegang sehingga program partai terganggu. Tidak benar itu, kilahnya.
Namun begitu, pihaknya berharap kader-kader baru PPP tidak melupakan fakta sejarah ormas pendiri partai berlambang Kabah tersebut, yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti.

Fakta ini tidak boleh diabaikan, tetapi fakta ini pula tidak boleh membelenggu kita, ujar dia.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Ketua DPP Parmusi ini berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin mendominasi PPP untuk kepentingan kelompok. Pasalnya, upaya menghegemoni itu justeru akan menghancurkan PPP sendiri.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat disebabkan ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat, kubu yang menang dengan mudah menggusur lawan politik musuh dalam selimut.

Bukan hanya percepatan Muktamar, namun Romy juga diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen. Romy pun membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang kabah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. (ay)

Majelis Pakar PPP: Stop Pembahasan Dana Aspirasi

Lukman Hakiem

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem meminta agar DPR menghentikan usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR.

"Ide mulia memperbesar porsi anggaran daerah yangg dilaksanakan melalui dana aspirasi anggota DPR rawan menjadi ajang KKN baru. Tanpa dana aspirasi pun, sesuai dengan konstitusi, hak budget ada di tangan DPR," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa.

Lukman yang pernah dua periode menjadi anggota DPR RI ini berpandangan, karena memunculkan gagasan kontroversi yang tidak perlu, bahkan menimbulkan sikap antipati kepada DPR, seyogianya ide ini tidak diteruskan.

Lukman menambahkan, mengeser porsi APBN dari pusat ke daerah agar porsi daerah lebih besar, adalah ide mulia yang perlu didukung semua pihak. Namun, ide itu hanya tepat, masuk akal, dan tidak memunculkan dugaan yang aneh-aneh jika dilakukan melalui perubahan kebijakan lewat tekanan politik fraksi-fraksi di parlemen. "Bukan melalui dana aspirasi Rp 15 M per anggota," pungkas Lukman.[kaw]

1 Juni Hari Lahir Pancasila, Bukan Hari Pancasila

kawiyan

Lukman Hakiem

INILAH.COM, Jakarta- Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari lahir Pancasila. "Tapi bukan Hari Pancasila," ujar Lukman Hakiem, wakil ketua Majelis Pakar DPP PPP kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin.

Lukman menambahkan, ada perbedaan antara Hari Lahir Pancasila dgn Hari Pancasila.

Pada 1 Juni 1945 untuk kali pertama Soekarno menawarkan lima dasar negara. Pidato M. Yamin sebelum itu, kata Bung Hatta, tidak pernah ada.

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila mengesankan pada 1 Juni 1945 telah terjadi kesepakatan final Pancasila sebagai dasar negara, padahal proses menuju ke sana masih panjang.

Pancasila dirumuskan kata per kata, kalimat per kalimat oleh seluruh anak bangsa.

"Jika 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Pancasila, dasar negara kita menjadi eksklusif, milik satu golongan politik tertentu, juga menutup

diri terhadap intervensi wahyu sebab pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menempatkan KetuhananYME sebagai sila terakhir, bahkan hilang jika Pancasila diperas jadi Ekasila, Gotongroyong," papar Lukman yang juga penulis buku 'Di Sekitar Lahirnya Republik' bersama DR H. Anwar Harjono, SH.

"Jadi, 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila, bukan Hari Pancasila," pungkas Lukman. [wdh]

Pinisepuh PPP Klaim Masih Netral

Jum'at, 14 Mei 2010 , 03:43:00

Pinisepuh PPP Klaim Masih Netral

SUKABUMI- Gerakan politik sejumlah pinisepuh yang sebelumnya dikabarkan merapat ke salah satu pasangan kepala daerah kembali mentah. Kemarin, juru bicara pentolan para politisi partai berlambang Ka'bah itu mengklaim jika masih tetap netral.

"Artinya kita tidak ke mana-mana. Kita tetap netral dan tetap terbuka ke semua calon manapun. Hal itu merupakan amanat Pak Lukman (Lukman Hakiem) selaku koordinator pinisepuh PPP," ujar Jamaludin Al-Afghani, politisi PPP yang pernah berkarir di DPRD Jabar kemarin.

Kepada Radar ia mengatakan, sejauh ini ada sederet nama yang terus merapat ke kubunya. Kendati saat ini, PPP telah resmi mengusung pasangan H Asep Setiawan-Dadang Eka Widianto (HADE).

"Pendekatan itu wajar. Mereka merapat ya semuanya didukung untuk maju dan mencalonkan diri. Konotasi dukungan itu kan tidak sempit," bebernya.

Sebelumnya, Lukman Hakiem menegaskan, sejumlah calon yang datang ke kediamannya di Cicurug adalah komunikasi dan silaturahmi semata. Sampai saat ini pun, pintu rumahnya terbuka lebar bagi siapapun calon.

"Masak ada tamu harus dilarang. Kan tidak bisa begitu," singkat mantan Anggota DPR RI itu. (veg)

Kader Gaek PPP Dukung BERHASIL

	Selasa, 11 Mei 2010 , 02:33:00 Kader Gaek PPP Dukung BERHASIL AKRAB : Mantan Anggota FPPP DPR RI Lukman Hakiem bersama Cawabup Sukabumi Iman Adinugraha. vega Radar SUKABUMI-Suplemen dukungan bagi pasangan Hasymi Romli-Iman Adinugraha (BERHASIL) datang dari dua pentolan PPP, yakni mantan anggota DPR RI Fraksi PPP, Lukman Hakiem dan mantan Anggota DPRD Jawa Barat Jamaludin Al-Afghani. Keduanya sepakat mendukung kandidat kepala daerah Kabupaten Sukabumi Hasymi Romli-Iman Adinugraha dalam Pilkada 27 Mei mendatang. Menurut Lukman Hakiem, dirinya sempat bingung saat harus menyalurkan aspirasi kemana dukungannya nanti, ia mengaku ada banyak simpatisan dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi yang menanyakan kepada dirinya. Namun lagi-lagi dia merasa bingung, setalah berembuk dengan berbagai rekan-rekan yang saat ini aktif di kepengurusan PPP maupun simpatisan dan kelompok LSM. Dari diskusi itu, akhirnya sepakat untuk mendukung pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut. Dukungan itu kata Lukman, bukan tanpa alasan, Lukman mengagap pemerintahan selama lima tahun ini belum mampu memperbaiki keadaan di Kabupaten Sukabumi. "Misalnya saja masalah kemacatan jalan, kerusakan instruktur jalan yang hampir terjadi di semua wilayah di Kabupaten Sukabumi dan terakhir kerusakan," tutur Lukman Hakiem saat acara silaturrahmi dengan Hasymi-Iman di kediaman di Desa Benda Kecamatan Cicurug, belum lama ini. Di tempat yang sama, Jamaludin mengatakan, dirinya mengenal Hasymi Romli sejak lama, baik ketika Hasymi masih bertugas di Pemkab Sukabumi maupun saat yang bersangkutan bertugas di provinsi,"Saya menganal betul siapa Pak Hasymi, sejak lama kemampuan dan pengalaman beliau selama menjabat tidak perlu diragukan lagi," tuturnya. Hal yang sama juga muncul dari Beni Haryanto, mantan anggota dewan dari PPP ini, meminta jika pasangan Hasymi Romli dan Iman Adinugraha berhasil memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ia meminta bisa memperbaiki keadaan Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik. Beni yakin pasangan Hasymi Romli dan Iman Adinugraha, akan memenangkan pemilah Bupati dan Wakil Buypati Sukabumi dengan satu putaran, "Saya optimis melihat perkembangan akhir-akhir ini elektabilitas dan popularitas Hasymi Romly dan Iman Adinugraha, sedang naik, dan perlu di pertahankan sampai detik-detik hari pencoblosan" tandasnya. (wan)

Datangi Istana Wapres, KPK Memeriksa atau Bertamu?

Kawiyan

Wapres Boediono
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Lukman Hakiem, mantan staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi di kantor Wapres Boediono, Kamis besok.

Lukman memastikan, suasana pemeriksaan Boediono yang berlangsung di kantor Wapres jauh berbeda dengan suasana pemeriksaan di kantor KPK.

"Kalau datang ke kantor Wapres, berarti KPK sebagai tamu. Sebagai tamu, petugas KPK akan terikat oleh aturan protokoler Istana Wapres sperti pemeriksaan detektor," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu.

Aturan protokoler itu, menurut Lukman, secara psikologis dapat petugas KPK yang memeriksa Boediono down. Sehingga, petugas KPK tidak optimal menjalangkan pemeriksaan terhadap Boediono untuk menggali keterangan yang dibutuhkan.

"Apalagi belum ada sejarahnya KPK memeriksa seorang Wapres," lanjut Lukman.

Jadi, Lukman berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Boediono akan lebih baik jika dilakukan di kantor KPK. [wdh]

Tempatkan Polisi di Bawah Supremasi Sipil

Jakarta, Pelita
Sikap kepolisian dalam menangani masalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menuai kritikan terhadap institusi tersebut. Bahkan langkah kepolisian dinilai semakin menambah citra negatif institusi itu di mata masyarakat.

Tindakan Polri terhadap Susno itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Dan kesewenang-wenangan polisi harus segera dihentikan, ujar Ketua DPP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem, di Jakarta, Selasa (13/4).

Lukman mengatakan, seharusnya di era reformasi saat ini polisi sudah membuang jauh-jauh tindakan kesewenang-wenangan mereka dalam menangani masalah. Salah satunya tidak melakukan tindakan yang terkesan melakukan pembunuhan karakter terhadap mantan kabareskrim Susno Duadji.

Memang tindakan tidak minta izin itu tindakan indisipliner, tapi bukan pidana. Menangkap itu urusan pidana dan harus berdasarkan Undang Undang, tegasnya.

Lukman mengungkapkan, sebenarnya citra negatif polisi tidak hanya terhadap saat penangkapan Susno Duadji. Akan tetapi sudah berlangsung lama, jika diibaratkan penyakit, sudah menjadi kronis.

Ungkapan-ungkapan sinis terhadap polisi yang gemar melakukan melakukan pungutan liar (pungli) telah berkembang mengikuti zaman. Ungkapan sinis itu seperti prit jigo (Rp25), polisi cepek (Rp100), lempar korek goceng (Rp5000), hingga isu markus sekarang ini, paparnya.

Menurut dia, penyakit kronis yang membuat citra negatif institusi kepolisian tersebut tidak mungkin diobati secara simptomatif, yakni gejala demi gejalan. Akan tetapi harus diobati secara radikal, yakni dengan meletakkan polisi sepenuhnya di bawah supremasi sipil.

Untuk menempatkan polisi di bawah supremasi sipil itu sendiri, menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, sifat, watak dan ciri-ciri militer yang melekat harus dihilangkan dari kepolisian. Kedua, polisi harus di tempatkan di bawah kementerian dalam negeri (Mendagri) untuk tingkat pusat, di bawah Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/kota.

Dengan cara ini saya kira polisi akan terhindar dari kemungkinan menjadi alat politik rezim yang berkuasa. Dengan demikian, rakyat melalui DPRD bisa mengontrol dan sekaligus turut memikirkan peningkatan kualitasa dan kesejahteraan polisi, jelasnya. (ay)

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

Jakarta, Pelita
Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.

LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.

Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.

Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.

Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).

Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.

Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus

Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakie mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.

Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.

Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.

Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam
Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.

Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.

Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)

Ada Markus di Makam Mbah Priok?

Kawiyan

Lukman Hakiem
(inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar PPP Lukman Hakiem menduga, ada makelar kasus dalam sengketa lahan makam Mbah Priok.

Lukman, yang juga mantan anggota DPR RI mengaku geram melihat sikap brutal aparat Pemprov DKI. Menurut Lukman, makam Mbah Priok sudah ada sejak abad ke-18. Tapi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan kepemilikan lahan PT Pelindo II baru pada tahun 2000-an.

"Wajib diseldiki proses hukum atas masalah ini. Jangan-jangan ada markus," tegas Lukman.

Sebagai bagian dari umat Islam Betawi, Lukman meminta agar keputusan PN Jakarta Utara yang memenangkan Pelindo II atas sengketa tanah ini dibatalkan.

"Pertahankan situs sejarah Islam Betawi," pungkasnya. [mut]

PPP: Ini Tragedi Tanjung Priok 2

Kawiyan

Lukman Hakiem
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar PPP Lukman Hakiem mengecam keras tindakan brutal petugas Satpol PP di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara.

"Mereka Satpol apa gerombolan," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (15/4).

Lukman tidak dapat memahami aksi Satpol PP yang memukuli warga dan anak-anak. "Di mana hati nurani Gubernur dan pejabat DKI lainnya. Ini seperti tragedi Tajung Priok kedua" kata Lukman.

Lukman mengakui bahwa keluarga ahli waris dan warga sudah berada di pemakaman Mbah Priok sejak tadi malam. Artinya, pemda harus berhitung agar tidak melakukan tindakan yang dapat memancing perlawanan warga dan menimbulkan bentrok.

"Kenapa enggak ditunda dulu eksekusinya untuk menghindari bentrok? Kenapa enggak cari waktu dulu untuk musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Ke mana akal sehat mereka?" tanya Lukman. [mut]

Pidato Mega Mirip Bung Karno

"Mengingatkan saya pada pidato Bung Karno tahun 1959: Djalan Revolusi Kita (Djarek)."

Rabu, 7 April 2010, 05:40 WIB

Siswanto, Ismoko Widjaya

(ANTARA- REUTERS/Darren Whiteside)

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem memuji pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pidato yang sangat ideologis.

"Mengingatkan saya pada pidato Bung Karno tahun 1959: Djalan Revolusi Kita (Djarek)," kata Lukman dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews.

Dia mengatakan jika PDIP bisa mewujudkan di tataran kenyataan, hal itu akan luar biasa. "Beberapa koreksi Mega terhadap praktik demokrasi dan ketatanegaraan, menarik untuk dikaji lebih mendalam," kata Lukman.

Secara pribadi, dia setuju dengan Mega bahwa Indonesia harus dikembalikan ke jati diri. "Pancasila sebagai gentlement agreement antara kaum kebangsaan dan kaum Islam," kata dia.

Dalam pembukaan Kongres III PDIP di Bali, Megawati menyemangati kadernya untuk terus memperjuangkan rakyat meski tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Megawati prihatin karena politik saat ini dinilai hanya dipandang sebagai alat kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan.

Pemilihan DGS BI PPP Minta Istri Adang Daradjatun Dijadikan Tersangka

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Kritikan datang dari PPP atas kinerja KPK terkait pengusutan kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. PPP mendesak agar KPK bersikap adil dengan menjadikan istri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti, menjadi tersangka.

"Saya gelisah, mendengar JPU jelas sekali menyebut nama Nunun dalam sidang, rasa keadilan saya tersentuh. Dalam agama, yang menyuap dan disuap sama-sama kena," jelas Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim di Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Lukman mengaku, keterlibatan Nunun disebut jaksa dalam dakwaan politisi PPP Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri, dan Endin J Soefihara. Tapi anehnya, hingga kini KPK belum juga melakukan pemeriksaan.

"Ini akhirnya menyebabkan kita berpikir negatif. Kita ingin KPK menegakkan keadilan. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan," tambahnya.

Bila KPK memang fair, harus dilakukan tindakan pada Nunun. "Harus dijadikan tersangka juga," jelas Lukman yang mengaku beberapa kali pernah bertemu Nunun ini.

Terkait kasus pemilihan Miranda pada 2004 ini, sejumlah politisi diseret KPK ke persidangan karena menerima uang dalam bentuk cek pelawat senilai Rp 500 juta. Dalam dakwaan, jaksa memang disebutkan bahwa Nunun yang membagi-bagikan cek tersebut. Pengacara Nunun, Partahi Sihombing telah membantah soal ini.

Pemberantasan Terorisme Jangan Alihkan Isu Century

Jakarta, Pelita

Pemberantasan terorisme yang dilakukan aparat penegak hukum diharapkan tidak semata untuk mengalihkan isu berdasarkan pesanan pemerintah.
Sebab upaya pengalihan isu tersebut hanya membuat upaya pemberantasan terorisme di tanah air tidak efektif, ujar Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem, di Jakarta, Selasa (9/3).

Jika memang sinyalemen (pengalihan isu) itu benar, tampaknya ini sudah menjadi pola sejak zaman Orba, katanya.

Diungkapkannya, upaya pengalihan isu sudah terjadi setiap menjelang pemilu, selalu ada isu Komando Jihad atau Gerakan Pengacau Keamanan. Bahkan jelang pemilu 1977, Kaskopkamtib Laksamana Soedomo mengumumkan adanya kapal asing bermuatan senjata yang merapat di perairan Cilacap.

Begitu juga dengan pemberantasan teroris pengebom di JW Mariot dan Ritz Carlton yang bersamaan dengan pelaksanaan Pilpres 2009.

Dan saat ini pemberantasan terorisme pun muncul disaat masyarakat menghendaki kasus Century dituntaskan secara hukum.

Tapi sayangnya teroris tersebut justru ditembak mati. Padahal yang efektif mereka harus ditangkap hidup-hidup untuk mengetahui jaringan hingga ke akar-akarnya, katanya.

Karena itu, Lukman yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) berharap masyarakat tetap konsisten mendorong penuntasan kasus Century secara hukum, dan tidak terpengaruh isu terorisme.

Dan kini tinggal kemauan politik DPR dan publik. Kita tidak mungkin mengharapkan penuntasan kasus ini. Jika DPR dan publik kendor rekomendasi tentang Century bisa dipastikan menguap dan tamat. Sebab dari sisi pemerintah, seperti tercermin dalam pidato SBY dan Boediono yang menolak hasil kerja BPK dan DPR, paparnya.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin menegaskan, DPR RI tidak akan merubah sikap pandangan terhadap penuntasan kasus Century, jika memang upaya pemberantasan terorisme yang beberapa hari ini mencuat dianggap sebagai pengalihan isu Century.

Kalau pun itu iya, maka tidak akan merubah sikap pandangan dari lembaga legislatif terhadap kasus Century, katanya.(ay)

"Tak Ada yang Baru dalam Fatwa Haram Rokok"

Sebelum Muhammadiyah, sudah ada sejumlah organisasi Islam yang mengharamkan rokok.
Rabu, 17 Maret 2010, 14:21 WIB
Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram bagi rokok. Meski fatwa ini hanya mengikat kalangan internal namun timbulkan pro dan kontra.

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem bingung dengan pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat. "Untuk apa ribut-ribut," kata dia dalam pesan singkat, Rabu 17 Maret 2010.

Menurutnya, tak ada yang baru dalam fatwa Muhammadiyah itu. Sebelum Muhammadiyah, kata dia, sudah ada sejumlah organisasi Islam yang mengharamkan rokok, seperti Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Indonesia.

"Kalau tidak salah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) juga sudah mengharamkan rokok," kata dia.

Sedari dulu, kata dia, pandangan ulama atas rokok ada tiga, yakni mubah (boleh), makruh (dibenci), dan haram. "Dari dulu ya seperti itu," kata dia.

• VIVAnews

Keanehan KPK di Balik Kasus Bachtiar Chamsyah

Raden Trimutia Hatta

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem, mengendus adanya keanehan dalam penetapan tersangka Bachtiar Chamsayah oleh KPK. Ia pun memeparkan keanehan-keanehan itu.

"Pertama, kenapa berbeda penanganan antara kasus pemadam kebakaran di Kemdagri dengann sapi dan mesin jahit di Kemsos? Pada damkar menteri tidak tersentuh, pada sapi dan mesin jahit langsung menterinya yang diseret," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Kamis (11/2) malam.

Keanehan kedua, sambungnya, tiga tahun yang lalu kasus sapi dan mesin jahit ini pernah diperiksa KPK dan BPK. pada saat itu Bachtiar Chamsyah pun sudah melaporkan duduk soal sekaligus minta penyelesaian kepada Presiden dalam suatu rapat kabinet. Tapi sesudah tidak ada respons dan kabar beritanya, tiba-tiba Bachtiar Chamsyah dijadikan tersangka

"Atas dasar keanehan-keanehan yang melahirkan pertanyaan itu, tidak salah jika ada dugaan kasus ini terkait dengan perkembangan politik mutakhir," katanya.

Ia juga mempertanyakan, benarkah tidak ada politisasi kasus korupsi jelang kesimpulan akhir Pansus Angket Bank Century? Karena selain kasus Bachtiar Chamsyah kini juga muncul kasus Endin AJ Soefihara.

Pertanyaannya, dari 48 anggota Komisi IX, kenapa cuma 4 orang yang dijadikan tersangka? Ada yang disuap pasti ada yang menyuap, kenapa cuma penerima suap yang dijadikan tertuduh, kemana si penyuap? Apakah hukum kita mengecualikan penyuap? Bagaimana pula dengan pejabat yang memperoleh jabatannya dari hasil suap menyuap?," paparnya.

Endin dan Chamsyah, menurutnya hanyalah manusia biasa yang tidak sunyi dari salah & khilaf. KPK pun bukan kumpulan malaikat yang tanpa salah. Faktanya, ada kasus Antasari, Bibit, dan Chandra.

"Saya harap KPK tidak sekadar mampu menangkapi orang-orang yang disangka korupsi. Lebih penting lagi, KPK bisa dan harus mampu menegakkan keadilan. Hukum tanpa keadilan sama dengan penzaliman," pungkasnya. [mut]

detikNews : Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi'

detikNews : Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi': "Kamis, 28/01/2010 17:04 WIB
Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi'
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan SBY. SBY dinilai lebih sibuk 'ngrumpi' dibanding membangun program kongrit untuk mensejahterakan rakyat.

'Program 100 hari SBY? Memangnya ada? Selama 100 hari ini SBY cuma sibuk ngurusi Bibit-Chandra, Century, dan curhat serta ngrumpi di mana-mana,' keluh Lukman lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (28/1/2010).

Lukman melihat selama seratus hari SBY terlalu sibuk mengurusi permasalahan hukum yang tidak menentu. SBY menjadi tidak memperhatikan targetnya sendiri.

'Uang pensiun anggota DPR 2004-2009 saja sampai hari ini belum keluar. Dari sisi ini administrasi pemerintahan makin kacau balau,' tutupnya"